Mereka menuding adanya “mafia peradilan” yang melindungi pelaku mafia tanah dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan suap dalam kasus ini.
Massa aksi juga mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, meminta pemerintah memastikan keadilan ditegakkan dan mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan.
Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menonton laporan berikut: