Namun, mereka menyoroti bahwa pemerintahan Jokowi dikritik karena melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan merusak institusi pemilihan umum serta peradilan di Indonesia.
Masuknya nama Jokowi dalam daftar ini telah memicu perdebatan di Indonesia. Beberapa pihak membela mantan presiden tersebut, sementara yang lain melihatnya sebagai refleksi dari meningkatnya kasus korupsi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Anda dapat menonton video berikut: