Namun, perpanjangan masa jabatan ini menuai pro dan kontra. Beberapa pihak berpendapat bahwa masa jabatan yang lebih panjang dapat meningkatkan risiko korupsi dan menghambat regenerasi kepemimpinan di desa.
3628279735105432
google.com, pub-3628279735105432, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Selain itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokratis yang mendorong pembatasan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Dengan demikian, meskipun MK tidak membatalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun, keputusan ini tetap menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi mengenai dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa dan demokrasi lokal.
Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menonton laporan berikut:
