Liputanntb.com – Ketua Koalisi Pejuang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KODE HAM) NTB, Ali Wardhana, mengecam keras insiden di RSUD Praya yang diduga menolak pasien rujukan dengan alasan “bed penuh,” sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia.
Kejadian ini terungkap saat Komisi IV DPRD Lombok Tengah (Loteng) melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan di RSUD tersebut. Ali Wardhana menyatakan bahwa langkah Komisi IV merupakan tindakan tepat dan sesuai dengan fungsi legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat.
“Kami mendukung penuh langkah Komisi IV melalui sidak ini. RSUD Praya selama ini kerap menggunakan alasan kekurangan bed untuk menolak pasien rujukan, bahkan yang dalam kondisi kritis,” ujar Ali.
Kronologi Kejadian
Kasus ini mencuat dari laporan masyarakat terkait pasien yang meninggal dunia pada Kamis, 12 Desember 2024, setelah dirujuk dari Puskesmas Mujur namun ditolak oleh RSUD Praya dengan alasan bed penuh. Saat sidak, pihak RSUD mengakui bahwa keterbatasan bed menghambat pelayanan, bahkan meminta pasien membawa bed sendiri.
Merespons hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Loteng dari Partai NasDem, Wirman Hamzani, bersama Direktur RSUD Praya, dr. Mamang, mengunjungi Puskesmas Mujur untuk mengusut kronologi peristiwa tersebut. Mereka kemudian mendatangi keluarga pasien yang masih dalam suasana duka untuk menyampaikan keprihatinan.
Tuntutan KODE HAM NTB
Ali Wardhana menegaskan bahwa insiden ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut hak dasar rakyat atas pelayanan kesehatan yang layak. Ia menyebut ini sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Nyawa manusia tidak boleh jadi taruhan karena buruknya pelayanan di RSUD Praya. Kami akan mendukung langkah Komisi IV dan membawa kasus ini ke pihak berwenang untuk melaporkan pelanggaran HAM ini,” tegasnya.
KODE HAM NTB juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD Praya agar kejadian serupa tidak terulang. “RSUD Praya harus berbenah. Tidak boleh ada lagi alasan bed penuh, apalagi Indonesia dikenal sebagai negara dengan pelayanan kesehatan yang semakin berkembang,” pungkas Ali.
Dengan ini, KODE HAM NTB akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan keadilan bagi korban dan mendorong perbaikan sistem kesehatan di daerah.