liputanntb – Pilkada serentak telah usai dilaksanakan dan melahirkan 691 pemimpin daerah di seluruh Indonesia. Sehari setelah dilantik, para kepala daerah, termasuk H. Lalu Muhammad Iqbal sebagai Gubernur NTB terpilih, langsung mengikuti retret atau pembekalan di Kota Magelang, Jawa Timur, dari tanggal 21-28 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program strategis pemerintah pusat dengan visi dan misi yang akan mereka implementasikan di daerah masing-masing.
Merespon momentum ini, TVRI NTB bekerja sama dengan UNU NTB menggelar program diskusi bertajuk NTB Bicara: “Pemimpin Baru – Asa dan Realita”, disiarkan langsung oleh TVRI NTB, pada Kamis, 27 Februari 2025. Talkshow berdurasi satu jam ini menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Moh. Akri, S.HI(Ketua Komisi I DPRD NTB), Bambang Mei Finarwanto, S.H (Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik M16), serta Dr. Ahmad Fauzan, S.Th.I., M.A (Akademisi UNU NTB).
Efisiensi Anggaran dan Implementasi Program Nasional
Mengawali perbincangan, Moh. Akri menyinggung terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2024. Presiden Prabowo Subianto memang telah menegaskan komitmennya untuk melakukan penghematan anggaran hingga US$ 44 miliar atau setara Rp 750 triliun pada tahun pertama kepemimpinannya. Hasil efisiensi ini akan digunakan untuk membiayai program-program unggulan, salah satunya untuk diinvestasikan ke Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang telah diresmikan beberapa waktu lalu. Dengan harapan tidak membebani anggaran negara dengan utang baru.
Akri menilai bahwa kebijakan ini efisiensi ini tentu akan sangat memengaruhi arah kebijakan daerahdan berdampak pada penyesuaian di berbagai sektor. Ia mengapresiasi salah satu program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dapat memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil reses di daerah pemilihannya, Akri menemukan bahwa masyarakat justru lebih menginginkan pendidikan gratis, karena biaya sekolah masih menjadi beban berat bagi banyak keluarga kurang. Sehingga, sinkronisasi anggaran dan implementasinya di tingkat daerah akan tetap menjadi tantangan bagi Gubernur NTB yang baru.
DPRD NTB, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasannya agar anggaran yang telah mengalami efisiensi dapat digunakan secara maksimal.
