“Disisi lain, ya memang kebijakan efisiensi anggaran ini suatu hal yang tidak dapat dihindari, mengingat kondisi defisit anggaran negara. Namun demikian, Pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan, agar tidak terdampak signifikan akibat pemangkasan anggaran,” tegas Akri.
Baca juga : Cara Selamat dari Tsunami, UNU LiterAction! Perkenalkan Teknik 20-20-20
Bambang, salah seorang narasumber lainnya, menyebutkan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya soal pemotongan belanja daerah, tetapi juga tentang dampak yang ditimbulkan. Bambang menyebutkan Inpres No. 2 Tahun 2025, terkait target percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk swasembada pangan, yang tidak terdampak oleh efisiensi anggaran.
“Efisiensi ini seharusnya menjadi momentum bagi pemimpin baru NTB untuk lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu caranya adalah dengan merevitalisasi badan usaha daerah. Dengan visi Makmur Mendunia, masyarakat tentu menanti gebrakan nyata,” ujar Bambang.
Ia mencontohkan bagaimana Pj. Bupati Lombok Timur dalam 1,5 tahun terakhir berhasil menunjukkan capaian konkret. Ia juga menegaskan bahwa pemimpin NTB yang baru harus fokus bekerja, tanpa terganggu oleh adanya staf khusus atau elemen birokrasi lain yang tidak esensial.
Wacana Pejabat Impor dan Persiapan SDM Lokal
Diskusi semakin menarik ketika pembawa acara, M. Yakub,S.H.I., M.E, yang juga merupakan Ketua Prodi Ekonomi Islam UNU NTB, menyinggung wacana Gubernur NTB untuk membuka peluang bagi pejabat luar daerah mengisi posisi strategis di pemerintahan provinsi.
Menanggapi hal ini, Moh. Akri menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu terlalu resah terhadap hal yang masih sekadar wacana.
“Kalau yang diimpor itu dari Sumbawa atau Bima ke Mataram, bukankah itu juga impor? Yang terpenting adalah kualifikasi. Selama memenuhi standar kompetensi, seharusnya tidak menjadi masalah. Lagi pula, pemimpin baru NTB telah berkomitmen menjalankan prinsip meritokrasi, yakni menempatkan seseorang berdasarkan kapabilitas, bukan kedekatan politik,” jelas Akri.
Sementara itu, Dr. Ahmad Fauzan menyoroti bahwa NTB sebenarnya sudah memiliki SDM berkualitas. Dalam 10 tahun terakhir, UNU NTB telah aktif menyiapkan SDM di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesenian, dan pembangunan berbasis budaya.
Salah satu program unggulan UNU NTB bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB adalah Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid), yang bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir. Program ini memberikan pinjaman tanpa bunga bagi kelompok masyarakat yang ingin berwirausaha, dengan memberdayakan peran takmir masjid.
Kebijakan Informasi Satu Pintu dan Transparansi Pemerintah
Perbincangan semakin seru dan menggelitik ketika Yakub juga mengulas pernyataan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, beberapa waktu lalu mengenai kebijakan informasi satu pintu. Kebijakan ini bertujuan menertibkan proses peliputan oleh awak media di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Meskipun pernyataan ini telah diklarifikasi oleh Gubernur NTB, isu tersebut tetap menjadi sorotan. Menurut Akri, sebagai Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB yang membidangi Pemerintahan, Hukum, HAM, termasuk Informasi dan Komunikasi / Pers, kebijakan ini seharusnya tidak dipandang sebagai upaya pembatasan informasi, melainkan sebagai penyesuaian prosedur agar lebih terstruktur.
“Tidak perlu khawatir ruang-ruang demokrasi ini akan dibatasi, karena sudah ada regulasi yang mengatur, yakni UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan setiap badan publik, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi publik. PPID utamanya adalah Dinas Kominfo, sementara PPID yang ada di setiap OPD merupakan PPID pelaksana. Yang perlu diperkuat adalah transparansi dan keterbukaan informasi, bukan membatasi akses media,” tegas Akri.
Sementara itu, Bambang, yang juga seorang jurnalis, menilai bahwa kebijakan ini mungkin merupakan dampak dari efisiensi anggaran, yang menyebabkan pemusatan informasi hanya di Dinas Kominfotik.
“Namun, jika dibiarkan tanpa pengawasan, kebijakan ini bisa berdampak pada hubungan antara media dan pemerintah. Meski begitu, kita harus terbiasa dengan hal-hal baru. Semua kebijakan pasti akan dievaluasi secara berkala,” ujarnya.
Harapan untuk Pemimpin Baru NTB
Diskusi dalam talkshow ini mencerminkan harapan besar masyarakat NTB terhadap kepemimpinan baru. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah harus dilakukan secara cermat dan strategis, agar program nasional benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, tanpa mengganggu pengelolaan anggaran daerah.
Selain itu, pemimpin NTB diharapkan mampu menghadirkan inovasi dalam menggali potensi ekonomi daerah, sehingga tidak hanya bergantung pada dana pusat. Transparansi kebijakan publik juga harus dijaga, agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang akurat dan dapat ikut mengawal jalannya pemerintahan.
Dengan berbagai tantangan yang ada, kini masyarakat NTB menantikan langkah nyata dari pemimpin baru dalam menjawab kebutuhan lokal dan membawa NTB menuju visi Makmur Mendunia.
