“Karena belum jadwalnya kan, apalagi beliau ini belum ditetapkan sebagai calon, beliau ditetapkan sebagai calon itu tanggal 27 September. Sedangkan beliau hadir ini tanggal 12 September,” ungkap Suasto.
Suasto menjelaskan unsur pasal tentang keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa belum bisa berlaku karena saat ini masih belum bukan tahapan kampanye. “Sehingga sah-sah saja dan boleh-boleh saja dalam rangka mereka sosialisasi, ini loh calon pemimpin di NTB,” ujarnya.
Suasto mengelak jika dituding tak netral. Ia menegaskan sangat terbuka lebar dengan siapapun atau calon mana pun untuk menghadiri acara tersebut. Bahkan, belum lama ini salah satu bakal calon gubernur lainnya, yakni Zulkieflimansyah, juga sempat menghadiri acara jalan sehat di Desa Ungga.
“Siapapun yang datang, baik Zulkieflimansyah, Lalu Iqbal, itu sah-sah saja. Dahulu aja Pak Zul itu sudah hadir di Desa Ungga untuk membuka jalan sehat di Desa Ungga. Hanya Pak Iqbal yang belum hadir, rencananya akan hadir cuma belum sempat hadir,” tegasnya.
Menurut Suasto, pilkada saat ini masih pada tahapan verifikasi berkas pendaftaran bakal paslon. Hal itu dinilai sebagai momen penting baginya untuk menyosialisasikan figur yang akan bertarung di pilgub tahun ini kepada masyarakat.
“Jadi siapa-siapa yang mau hadir calon pemimpin pada momen ini kami gunakan sosialisasi. Siapa yang menyosialisasikan, ya kamilah yang punya kewenangan di desa, kalau tidak begitu bagaimana masyarakat bisa memilih siapa pemimpin di NTB,” tandasnya.
Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Lalu Fauzan Hadi, belum memberikan keterangan detail ihwal dugaan Ketua Forum Kades yang tidak netral. Fauzan menyebut kehadiran Rohmi dalam kegiatan itu tak ada masalah. Sedangkan untuk kehadiran Kades Ungga, Fauzan enggan berkomentar.
“Itu dalam rangka apa? Sosialisasi ya tidak masalah,” jawabannya singkat via WhatsApp.
