Liputanntb.com – Mataram – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Nomor 701/E/O/2024 yang memberikan izin pembukaan Program Studi Ilmu Hukum Bisnis pada Program Sarjana S1 di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB). Program studi baru ini didirikan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama NTB sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.
Baca: Mahasiswa Internasional Meriahkan Forda I KORMI NTB di Lapangan UNU: Olahraga Pertonsi Go Global
Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Rektor UNU NTB, Dr. Baiq Mulianah, M.Pd.I, menyampaikan rasa bangganya atas izin ini sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap UNU NTB. “Pembukaan Program Studi Ilmu Hukum Bisnis ini merupakan langkah penting bagi UNU NTB untuk menyediakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Kami berkomitmen untuk melahirkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional dalam bidang hukum bisnis. Penyerahan SK secara resmi oleh LLDIKTI Wilayah VIII akan berlangsung besok,” ungkapnya.
“Alhamdulillah, selama setahun terakhir UNU NTB berikhtiar untuk meningkatkan akreditasi menjadi Baik Sekali pada 10 Program Studi, dan kami berharap dapat mencapai akreditasi Unggul,” harap Rektor.
Selain itu, ia juga menambahkan, “Kami sangat bersyukur memiliki mahasiswa internasional dari Belanda hingga Desember tahun ini. Fokus kami adalah meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi agar dapat mencapai akreditasi unggul.”
Ketua Badan Pengawas Pengelola (BPP) UNU NTB, Drs. Marinah, turut menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam perencanaan dan persiapan pembukaan program studi baru ini. “Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas kepercayaan yang diberikan kepada UNU NTB. Kami optimis bahwa Program Studi Ilmu Hukum Bisnis ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di NTB,” ujarnya.
Dengan adanya program studi baru ini, UNU NTB berharap dapat berperan lebih besar dalam pengembangan sumber daya manusia di NTB, khususnya dalam bidang hukum bisnis yang terus berkembang pesat. Program ini juga diharapkan dapat menarik minat calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk berkuliah di UNU NTB dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
Pengawas BPP, Prof. Mansur dan Prof. Tajudin, juga menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap lingkungan pendidikan di UNU NTB, terutama terkait kualitas pembelajaran dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. “Kami memastikan kelayakan mutu pembelajaran di UNU NTB, agar sesuai dengan standar publikasi yang baik,” kata Prof. Mansur.
Pada tahun 2024, UNU NTB berhasil meningkatkan akreditasi beberapa program studi menjadi Baik Sekali. Kehadiran Program Studi Ilmu Hukum Bisnis ini merupakan warna baru di UNU NTB yang berbeda dari 10 program studi sebelumnya. Program ini diproyeksikan untuk mencetak lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang siap bersaing di masyarakat. Program ini diatur dalam kurikulum dengan jumlah SKS tertentu dan ditargetkan selesai dalam delapan semester. “Hukum Bisnis ini adalah warna baru di UNU NTB sebagai wujud pengabdian kepada NTB, bangsa, dan negara,” ungkap Prof. Mansur.
Diketahui bahwa, program studi Hukum Bisnis di kampus UNU NTB ini berfokus pada hukum e-commerce, hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI),dan Cyber Law.
Program studi ini dirancang khusus untuk menjawab tantangan hukum yang berkaitan dengan e-commerce dan kejahatan dunia maya,.
Dr. Habibul Umam Taqiuddin, M.H, menyatakan, menekankan pentingnya program ini dalam menghadapi dinamika dunia digital. “Dalam era digital seperti sekarang, fenomena e-commerce semakin mendominasi kegiatan ekonomi. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan hukum, termasuk kejahatan dunia maya yang kian kompleks,” ujar Dr. Habib.
BACA:Akhir Pengabdian: Mahasiswa KKN UNU NTB Selesaikan Tugas di Desa Rembitan
Adanya Fakultas Hukum UNU NTB dengan Program Studi Hukum Bisnis bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu hukum yang terkait dengan transaksi online, perlindungan data pribadi, serta berbagai bentuk penipuan dan kejahatan siber lainnya. Kurikulum yang disusun mencakup berbagai mata kuliah terkait hukum e-commerce, keamanan siber, serta regulasi dan kepatuhan digital.
Dr. Habib juga menambahkan, “Kami berharap lulusan dari program studi ini tidak hanya mampu memahami peraturan dan kebijakan yang ada, tetapi juga bisa berperan aktif dalam merancang solusi dan kebijakan baru untuk mengatasi masalah hukum yang timbul dalam konteks digital.”
Pembukaan fakultas dan program studi ini merupakan bagian dari komitmen UNU NTB untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan kontribusi nyata dalam memajukan ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
- Ahli dalam Hukum E-Commerce: Lulusan memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi e-commerce, termasuk aspek hukum transaksi digital, keamanan data, perlindungan konsumen, dan kontrak digital. Mereka mampu merancang kebijakan hukum untuk bisnis online yang mematuhi regulasi.
- Kompeten dalam Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Mampu melindungi dan mengelola HKI dalam berbagai konteks bisnis, terutama dalam bisnis digital. Lulusan dapat membantu perusahaan dan individu dalam mendaftarkan, mengamankan, dan menyelesaikan sengketa HKI.
- Legal officer Legal Officer adalah seorang profesional hukum yang bertugas menangani berbagai aspek legal atau hukum dalam suatu perusahaan atau organisasi. Peran utama mereka adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta melindungi perusahaan dari potensi risiko hukum.
- Contract Drafter – Hukum Bisnis Seorang Contract Drafter bertanggung jawab dalam menyusun dan meninjau kontrak bisnis untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dan perjanjian yang dibuat oleh perusahaan sesuai dengan hukum dan melindungi kepentingan perusahaan. Mereka berperan dalam mengurangi risiko hukum dengan membuat perjanjian yang jelas, tepat, dan sah.
- Peneliti Hukum Bisnis Legal Researcher dalam bidang hukum bisnis bertanggung jawab untuk melakukan penelitian mendalam mengenai berbagai peraturan hukum yang berhubungan dengan aktivitas bisnis, termasuk e-commerce, hak kekayaan intelektual (HKI), peraturan perdagangan, dan regulasi digital lainnya. Posisi ini memainkan peran penting dalam memberikan dasar hukum yang kuat untuk setiap keputusan bisnis perusahaan. Pemahaman Mendalam tentang Hukum Perdagangan: Lulusan dapat menangani aspek hukum dalam perdagangan internasional, kontrak bisnis, dan arbitrase, serta memahami perbedaan hukum lintas negara dalam e-commerce.
Dengan fokus ini, lulusan Hukum Bisnis UNU NTB siap bersaing dalam dunia kerja dan mampu beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan hukum bisnis yang dinamis dan digital.
